Bandarlampung, – Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan dua dokumen strategis pengelolaan keuangan daerah yakni Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan KUA-PPAS
Ekonomi Lampung 2025 Tumbuh 5,28 Persen, Kemiskinan Turun Jadi 9,66 Persen
Bandarlampung, – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD
Pemprov Lampung Raih WTP 12 Kali Berturut, Gubernur: Ini Bukan Tujuan Akhir
Bandarlampung, – Pemerintah Provinsi Lampung kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas
Gubernur Lampung: APBD Harus Jadi Alat Dorong Kesejahteraan Masyarakat
Bandarlampung, – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bukan sekadar instrumen pengelolaan keuangan, tetapi harus menjadi alat
Pemprov Lampung Perkuat Pengelolaan APBD Berbasis Kinerja untuk Dorong Pembangunan Berkualitas
Bandarlampung, – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar instrumen pengelolaan keuangan, tetapi harus menjadi
Fraksi PKS: Keberhasilan APBD Harus Terasa Manfaatnya oleh Masyarakat
Bandarlampung, – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung menegaskan pertanggungjawaban APBD bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
Delapan Fraksi DPRD Lampung Sampaikan Pandangan Umum, Soroti Tata Kelola dan Pelayanan Publik
Bandarlampung, – Sebanyak delapan fraksi di DPRD Provinsi Lampung menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran
DPRD Lampung Jadwalkan Jawaban Gubernur 20 Juli, Pembahasan Raperda APBD 2025 Berlanjut
Bandarlampung, – Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 memasuki tahap baru setelah delapan fraksi DPRD menyampaikan pandangan
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Masuki Tahap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Lampung
Bandar Lampung,- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam rangka Lanjutan Pembicaraan Tingkat I Pemandangan
Pandangan Umum Fraksi DPRD Lampung, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Masuk Tahap Berikutnya
Bandarlampung, – DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
- Sebelumnya
- 1
- …
- 3
- 4
- 5
- …
- 36
- Berikutnya