Bandarlampung, – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengingatkan bahwa tata kelola keuangan daerah bukan hanya soal menyeimbangkan neraca. Hal itu disampaikannya saat
Tag: DPRD Lampung
Hadapi Dinamika Pendapatan, Pemprov Lampung Optimalkan SiLPA dan Rasionalisasi Belanja di Perubahan APBD 2026
Bandarlampung, – Pemerintah Provinsi Lampung melakukan rasionalisasi postur pendapatan dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026. Hal ini dipengaruhi penyesuaian penerimaan pajak sesuai ketentuan
Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar: Kebijakan Fiskal 2026-2027 Harus Disinergikan Hingga ke Kabupaten/Kota
Bandarlampung, – DPRD Provinsi Lampung menerima penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 dan Rancangan KUA-PPAS 2027 dari Pemerintah Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna,
Pemprov Lampung Sampaikan KUA-PPAS 2026 dan 2027, Fokus Jaga Pertumbuhan dan Pelayanan Dasar
Bandarlampung, – Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan dua dokumen strategis pengelolaan keuangan daerah yakni Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan KUA-PPAS
Ekonomi Lampung 2025 Tumbuh 5,28 Persen, Kemiskinan Turun Jadi 9,66 Persen
Bandarlampung, – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD
Pemprov Lampung Raih WTP 12 Kali Berturut, Gubernur: Ini Bukan Tujuan Akhir
Bandarlampung, – Pemerintah Provinsi Lampung kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas
Gubernur Lampung: APBD Harus Jadi Alat Dorong Kesejahteraan Masyarakat
Bandarlampung, – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bukan sekadar instrumen pengelolaan keuangan, tetapi harus menjadi alat
Pemprov Lampung Perkuat Pengelolaan APBD Berbasis Kinerja untuk Dorong Pembangunan Berkualitas
Bandarlampung, – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar instrumen pengelolaan keuangan, tetapi harus menjadi
Fraksi PKS: Keberhasilan APBD Harus Terasa Manfaatnya oleh Masyarakat
Bandarlampung, – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung menegaskan pertanggungjawaban APBD bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
Delapan Fraksi DPRD Lampung Sampaikan Pandangan Umum, Soroti Tata Kelola dan Pelayanan Publik
Bandarlampung, – Sebanyak delapan fraksi di DPRD Provinsi Lampung menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 35
- Berikutnya