Bandarlampung, – Setelah menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, DPRD Provinsi Lampung memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk penyempurnaan di tahun mendatang.
Rekomendasi itu disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Lesti Putri Utami saat Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, Kamis (30/07/2026).
Ada 4 sektor utama yang menjadi sorotan DPRD:
1. Tata Kelola dan Perencanaan: Evaluasi belanja pegawai agar proporsional. Bappeda diminta konsisten berbasis data RPJMD-APBD. BPKAD dan Biro PBJ didorong percepat penataan aset dan e-Katalog.
2. Pendapatan dan Ekonomi: Bapenda percepat penetapan NJOP dan pajak alat berat. OPD penghasil retribusi didorong inovasi layanan dan alihkan efisiensi ke program produktif.
3. Infrastruktur: Dinas BMBK, PKPCK dan PSDA wajib tepat waktu dalam pengadaan agar serapan optimal. Mitigasi bencana seperti tanggul dan embung jadi prioritas.
4. Kesehatan dan Sosial: Fokus pada kelengkapan alat medis dan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada. Tingkatkan mutu RSUDAM, RSJ Provinsi, dan optimalkan layanan pasien kurang mampu.
“Semua rekomendasi ini selaras dengan visi misi Gubernur untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik,” tegas Lesti. (*)
